Iklan Header

Main Ad

Utang 200 Milyar Untuk Infrastruktur, Kabupaten Ini Terancam Bangkrut


katapedia.net, NASIONAL - Pemkab Sragen dihadapkan pada posisi keuangan yang sulit di 2019. Beban hutang Rp 200 miliar untuk membangun infrastruktur di 2018, menjadi simalakama yang membuat Pemkab tak bisa membangun infrastruktur di 2019 dan 2020.

Data yang dihimpun oleh Joglosemarnews.com, hutang Pemkab Rp 200 miliar untuk membangun infrastruktur jalan di 2018 itu memunculkan beban cicilan Rp 110 miliar pertahun mulai tahun 2019 ini.

Hal itu membuat alokasi anggaran untuk infrastruktur di 2019 nyaris tak kebagian. Data yang dihimpun di DPRD Sragen, untuk 2019 ini, Pemkab hanya mampu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jembatan Pilang di Masaran saja dan pemeliharaan rutin jalan saja.

“Selebihnya, enggak ada proyek pembangunan infrastruktur yang lain. Padahal jalan-jalan rusak masih banyak,” papar anggota Komisi III DPRD Sragen, Mualim Sugiyono, belum lama ini.

Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto tak menampik kondisi itu. Ia menyatakan kondisi keuangan Pemkab di 2019 memang kesulitan untuk membangun infrastruktur karena ada beban hutang Rp 200 miliar.

Menurutnya, kondisi itu membuat pembangunan infrastruktur di 2019 memang tidak bisa merata. Karenanya DPRD meminta maaf akhirnya banyak program pembangunan di 2019 yang tak bisa terealisasi.

“Kenapa infrastruktur tidak bisa merata meski sudah utang Rp 200 miliar, karena saat itu kami berfikir dengan utang segitu, pembangunan infrastruktur 2019 sudah bisa diselesaikan. Faktanya memang belum bisa terlesaikan. Makanya kami berharap masyarakat bisa maklum atas kondisi ini,” paparnya Senin (18/2/2019).

Kondisi itu diperparah dengan belum adanya kepastian dana dari APBN Provinsi dan Pusat hingga bulan kedua ini. Padahal tahun-tahun sebelumnya, di awal tahun, sudah ada kabar dana yang bakal dikucurkan dari Provinsi maupun Pusat.

Terkait kondisi keuangan daerah yang terlilit hutang hingga di ambang kebangkrutan, Bambang berharap apa yang terjadi saat ini bisa menjadi pembelajaran bagi eksekutif. Mestinya ketika melakukan perencanaan hutang, harus benar-benar direncanakan secara matang.

“Kalau perhitungan meleset begini kan akhirnya malah memberatkan Pemkab dan masyarakat. Anggaran terkuras untuk nyicil utang, pembangunan jadi terhambat,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dwiyanto menyampaikan hingga kini memang belum ada kabar soal anggaran dari Pusat. Namun untuk Provinsi sudah ada. Hanya saja ia belum menyampaikan besarannya dari provinsi.

Disadul penuh dari joglosemarnews.com

Posting Komentar

0 Komentar