Iklan Header

Main Ad

Sibuk Jadi Ketua HJS, Kadis Sosial Sinjai Kecolongan Bansos PKH


katapedia.net, SINJAI - Sejumlah temuan lapangan terjadi terkait penyaluran bantuan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. Temuan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) ini berupa pungutan biaya kepada para penerima bantuan, Senin, (18/02/2019).

Baca juga: Sudah Rangkap 2 Jabatan, Kadis Sosial tetap dipilih jadi ketua HJS

Pungutan liar ini berupa pembayaran yang dibebankan kepada warga miskin yang akan mengambil jatahnya. Salah satunya adalah Ina (45), Warga di Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe mengaku harus memberikan uang administrasi sebesar Rp.10.000 untuk mendapatkan bantuannya.

Menurut sekretaris Desa Erabaru, Nurhadi, bahwa di Desanya ada ratusan warga yang menerima PKH yang disalurkan melalui Dinas Sosial. Dari aturan yang ada seharusnya tidak ada pungutan kepada penerima bantuan.

Baca juga: Data Masyarakat Miskin Dinsos Sinjai tidak update, terakhir mendata Tahun 2014.

Dari temuan ini terlihat bahwa fungsi pengawasan oleh Dinas Sosial sangat lemah. Terbukti tidak ada terlihat upaya-upaya pencegahan dilapangan.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Ini sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Posting Komentar

0 Komentar