Iklan Header

Main Ad

Sanksi Penundaan Gaji Hingga Pemberhentian Menanti 15 Camat Sekota Makassar


katapedia.net, MAKASSAR - Setelah viralnya video camat se-kota makassar. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saat ini tengah melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu terkait video 15 camat Kota Makassar yang diduga berkampanye.

Seperti diketahui, 15 camat di Kota Makassar tersebut bersama Mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, mendeklarasikan diri sebagai pendukung Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Capres-Cawapres.

“Komisi ASN telah menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran netralitas yang diduga dilakukan oleh 15 (lima belas) Camat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar,” tulis pihak KASN seperti dilansir dari website resminya.

Laporan terkait pelanggaran netralitas PNS beredar dalam bentuk video yang berisikan pernyataan dukungan para camat kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Sesuai Nota Kesepahaman antara 5 (lima) Instansi yaitu KemenPANRB, Mendagri, Komisi ASN, Bawaslu RI, dan BKN, disepakati bahwa setiap instansi berperan sesuai kewenangannya masing-masing,” tambahnya lagi.

Disebutkan, sebagai tindak lanjut dari laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, Komisi ASN telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Kota Makassar.

Mengingat saat ini merupakan masa penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka Bawaslu terlebih dahulu melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut.

“Apabila hasil kajian Bawaslu menyimpulkan adanya pelanggaran netralitas ASN, maka Bawaslu setempat meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti sesuai ranah kewenangan masing-masing,” tambahnya lagi.

Sanksi untuk Para Camat disebutkan, jika para camat tersebut terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN, maka mereka terancam sanksi disiplin sedang atau berat dengan jenis sanksi sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil yaitu: Ayat (3) menyebutkan bahwa Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan, dalam Ayat (4) menyebutkan bahwa Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a. Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Posting Komentar

0 Komentar