Iklan Header

Main Ad

MEMBACA BANGSA DI GUNUNG BULU BAWAKARAENG



katapedia.net , GOWA- Terjadinya banjir dan tanah longsor di Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Maros dan Kota Makassar, terhitung sejak 22 Januari 2019 lalu diduga karena kerusakan yang terjadi di hulu Bendungan Bili – Bili, tepatnya Gunung Bulu Bawakaraeng dan disebabkan pula oleh sedimentasi, benarkah? Prof. Dr. Ir. Dorothea Agnes Rampisela, M.Sc menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dilihat dengan berbeda. Sebenar – benarnya banjir tidak ada hubungannya dengan sedimentasi karena Bendungan Bili – Bili memang dibangun untuk mengontrol banjir. Menurut analisisnya, Bili – Bili dam telah berhasil mencegah banjir besar pada tanggal 22 Januari 2019, air sungai Jeneberang hampir meluap karena volume air sungai yang besar. Adapun banjir yang terjadi di sekitar perumahan dan Nusa Tamarunang disebabkan adanya bukaan ilegal yang dibuat oleh masyarakat, teridentifikasi pelaku adalah pengusaha tahu dan tempe, seperti informasi yang dimuat dalam sorotmakassar.com pada 2 Februari 2019, sehingga ketika debit sungai tinggi, air lolos.

Menurutnya banjir di Kabupaten Maros, Kabupaten Jeneponto, dan Kota Makassar tidak ada hubungannya dengan Sungai Jeneberang karena beda DAS. Jadi ada kekeliruan pemberitaan tentang banjir yang disebabkan bukaan pintu spillway waduk. Sedimentasi di waduk memang cukup tinggi, namun dampaknya bukan pada banjir tetapi pada daya tampung air untuk irigasi di musim kemarau nanti. Selain sedimentasi akibat erosi, sedimentasi juga diakibatkan oleh longsor. Longsor terjadi karena curah hujan sangat tinggi, sesuai data hujan per tanggal 22 Januari 2019 di Lengkese mencapai 467.5 mm yang merupakan curah hujan ulang, terjadi hanya sekali dalam lima puluh tahun. Curah hujan di sekitar Gunung Bawakaraeng inilah penyebab utama banjir dan longsor. Terakhir, menurutnya Kawasan DAS Jeneberang tetap perlu diperhatikan karena mungkin luas tutupan hujan tidak memadai, hanya saja menuduh DAS Jeneberang dan Bendungan Bili – Bili secara langsung sebagai penyebab banjir pada 22 Januari 2019 tidak ilmiah.

  Berdasarkan hasil penelusuran Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS), sekurang – kurangnya terdapat sepuluh media online yang melakukan pemberitaan terkait permasalahan banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah yang disebutkan tadi. Hal paling menarik menurut FISS yaitu berita yang dirilis oleh news.okezone.com pada 24 Januari 2019, pukul 19.45 WITA yakni tentang rencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melibatkan pelaku dunia usaha dalam rencana penghijauan di Gunung Bulu’ Bawakaraeng. Timbul pertanyaan, mengapa pelaku dunia usaha harus dilibatkan? Bila dikaitkan dengan statetment lain Kepala BNPB dalam berita yang dikeluarkan oleh Tribun Timur pada 1 Februari 2019, pukul 19.17 WITA terkait rencana adopsi konsep revitalisasi Sungai Citarum untuk direalisasikan di Gunung Bulu’ Bawakaraeng maka kembali muncul pertanyaan, apakah yang dimaksud sebagai pelibatan pelaku dunia usaha adalah sama dengan kemitraan yang berlaku di Sungai Citarum melalui pengembangan konsep Integrated Water Resourches Management (IWRM)?

Global Water Partnership – Technical Advisory Committee (2000) mendefinisikan IWRM sebagai sebuah proses yang mengutamakan fungsi koordinasi dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya terkait guna memaksimalkan hasil secara ekonomis dan kesejahteraan sosial dalam pola yang tidak mengorbankan kelangsungan ekosistem vital. Informasi yang ditemukan dari citarum.org mengungkap bahwa pendanaan pelaksanaan citarum roadmap didanai oleh stakeholders, pemerintah, donor agencies, private sector, dan lain – lain. Apakah pelibatan tersebut semakin membuktikan bahwa pemerintah hanyalah sub sistem dalam kekuasaan negara? Kajian stakeholder oleh Mingioni (1991) mengartikan private sector sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek, sederhananya, dunia usaha selalu menyoal keuntungan dan rentan eksploitasi terhadap lingkungan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa investor besar yang mencoba mengambil keuntungan dari Gunung Bulu Bawakaraeng akan berlindung pada konsep IWRM, hal tersebut sangat bertentangan dengan tuntutan FISS kepada pemerintah agar menghentikan segala aktifitas yang dapat mengubah bentuk dan fungsi Gunung Bulu Bawakaraeng, yang tak kalah pentingnya adalah menghindarkan masalah banjir dan tanah longsor dari pembenaran – pembenaran yang berpihak pada kepentingan private sector.

Dalam konteks Gunung Bulu Bawakaraeng, eksplorasi sektor privat dapat dikategorikan menjadi dua dimensi, yaitu dimensi pertambangan dan agrowisata. Terdapat dua stakeholders besar yaitu, pengelola perkebunan teh dan pengelolaan kawasan wisata Malino (Purna, 2015). Apakah dua stakeholders tersebut berkontribusi terhadap kerusakan Gunung Bulu’ Bawakaraeng ? yang bila meminjam statetment Kepala BNPB harus melibatkan pelaku dunia usaha dimaksudkan agar dua stakeholder turut bertanggungjawab?

Perlu diingatkan bahwa saat ini status hukum area Gunung Bulu Bawakaraeng berada di bawah wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Status hukum tersebut terdiri dari beberapa jenis berdasark­­­­an pembagian areanya, yakni, Taman Wisata Alam, Hutan Konservasi, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung. Pembagian area tersebut mengklasifikasi bagian – bagian Gunung Bulu Bawakaraeng sebagai lahan dan FISS menentang hal tersebut karena pengelolaan lahan tidak dapat mengcover keseluruhan permasalahan gunung secara sistemik. Apalagi jika Gunung Bulu Bawakaraeng dimasukkan dalam wacana alih fungsi lahan, belajar dari sejarah, eksplorasi dan eksploitasi lingkungan bukanlah merupakan hal baru di daerah Sulawesi, telah terdapat beberapa kasus alih fungsi lahan beserta polemiknya, seperti perkebunan tebu oleh pabrik gula di Kab. Takalar, kawasan konservasi hutan menjadi kawasan Industri semen oleh PT.Bosowa dan pabrik pengolahan marmer di Gunung Bulusaraung Kab. Maros, kawasan Hutan Adat menjadi perkebunan karet oleh PT. Lonsum Kab. Bulukumba. Apakah kita akan menambah daftar kasus yang memperhadapkan pemerintah, private sector dengan masyarakat yang sulit dimenangkan? Dan apakah kita akan semakin mengabaikan kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng? Mari mengingat kembali rentetan kasus pengalihan lahan di Sulawesi Selatan!

Ditekankan kembali, status hukum di Gunung Bulu Bawakaraeng yang dipandang sebatas hutan atau lahan diorientasikan pada kepentingan manusia saja dan tidak melihat gunung sebagai makhluk dengan eksistensi tersendiri. Buktinya, sampai saat ini belum ada aturan perundang-undangan yang memposisikan gunung sebagai subjek hukum. Di sisi lain, hutan sebagai sebuah entitas juga diobjektifikasi dalam kerangka anthroposentrisme. Maka tak heran jika Diangkat dari Undang – Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pertimbangan yang dijabarkan dalam UU tersebut secara redaksional menyiratkan bahwa perlindungan atau pemeliharaan apapun yang akan dilakukan hanya bertujuan untuk kelangsungan hidup manusia yang cenderung serakah dan tanpa upaya edukasi untuk membangun kesadaran “saling menjaga” sebagaimana lingkungan menjaga manusia dari musibah kelaparan sebagai satu diantara banyaknya contoh. Tapi apa yang terjadi? Lihatlah Gunung Bulu Bawakaraeng sebagai cerminan diri manusia yang bergantung pada kebijakan pemerintah dan pemerintah yang bergantung pada private sector! Rusak dan terhinakan.

Laju kerusakan Gunung Bulu’ Bawakaraeng terus meningkat selama lima belas tahun terakhir akibat dari aktivitas kunjungan. Terutama kunjungan yang dilakukan secara massif dan sporadis, seperti kegiatan peringatan 17 Agustus dan Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya, serta pendakian massal lain semacam ekspedisi NKRI yang diselenggarakan oleh pemerintah pada tahun 2013. Oleh karena itu, bukan hanya kerusakan fisik yang terjadi tapi juga kerusakan non-fisik. Kerusakan fisik tersebut diantaranya adalah kerusakan geomorfologi, kerusakan ekologi, kerusakan vegetasi dan habitat, serta kerusakan pada aspek estetika. Sedangkan kerusakan non fisik yang dimaksud adalah kerusakan akibat aktifitas-aktifitas yang bertentangan dengan kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Lantas, apakah setiap yang berkunjung di Gunung Bulu Bawakaraeng memahami kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng? dan apakah private sector akan menjadi pengunjung yang memberi manfaat pada Gunung Bulu Bawakaraeng atau mengambil manfaat dari Gunung Bulu Bawakaraeng melalui legitimasi pemerintah?

Selanjutnya tentang istilah “pendaki” yang menjadi “kambing hitam” dari peristiwa banjir. Nevy James menanggapi bahwa perlu diketahui apa sesungguhnya yang dimaksud pendaki? Pendaki Gunung atau Mountaineer (Bahasa Inggris) adalah sebutan/ predikat/ gelar keprofesian dalam ilmu kepetualangan mountaineering/ seseorang yang telah melalui suatu proses pendidikan mountaineering yang terstandarisasi dan telah melakukan suatu ekspedisi dan telah diuji dalam forum pertanggungjawaban ekpedisi, kemudian ditetapkan dan dilantik-disumpah. Sehingga dalam keseluruhan keseharian hidupnya, seperti sikap dan perilakunya adalah seorang pemegang predikat pendaki gunung atau mountaineer sekalipun sedang tidak beraktifitas di suatu gunung. Dari sisi keilmuan seorang pendaki gunung atau mountaineer menguasai dua hal: keterampilan mendaki gunung dan ilmu mendaki gunung yang telah teruji dan diuji sesuai dengan klasifikasi mountaineering Yosemite decimal system dan terikat dengan mountain code. Maka dari itu, mari menjadi pandai membedakan antara tukang mendaki dan pengikutnya!

Berdasarkan uraian diatas, kami dari FISS (Forum Intelektual Selatan Sulawesi) menyatakan bahwa :

Tolak pelibatan sektor privat
Mendesak Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyegerakan status hukum perlindungan gunung pada Gunung Bulu Bawakaraeng
Menuntut pemerintah untuk segera mendorong Gunung Bulu Bawakaraeng menjadi kawasan Heritage Cultural Landscape.
Demikian surat pernyataan sikap ini kami buat, terima kasih.

“Setiap dari kita adalah pengunjung di muka bumi ini, saat masih hidup dan akan berpulang, kita diperhadapkan dua hal, mati berakal dan mati akal”

Posting Komentar

0 Komentar