Iklan Header

Main Ad

Kronis Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan


katapedia.net, OPINI - Rangkap jabatan berdampak buruk bagi masyarakat dan telah menyeret beberapa politisi terlibat kasus korupsi. Di Indonesia sendiri konflik kepentingan bisa terbilang cukup tinggi dan terjadi di beberapa instansi terutama di pemerintahan.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai konsep dan cakupan dari rangkap jabatan itu sendiri, pertama mari membahas tentang apa itu konflik kepentingan dan rangkap jabatan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Sedangkan rangkap jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi. Kedua hal ini sangat berkesinambungan, dimana ada rangkap jabatan pasti akan konflik kepentingan di dalamnya.

Menurut Komisioner Komisi Aparatur Negara (KASN), hal seperti ini menimbulkan konflik kepentingan dan akan terjadi kecurangan (korupsi). PNS yang merangkap jabatan akan memberi dampak tugas pelayanan publik terabaikan, adanya konflik kepentingan, rawan inervensi, pendapatan ganda, kapasitas/kapablitas, berpotensi KKN.

Mengapa pejabat melakukan rangkap jabatan? Karena banyaknya faktor di antaranya faktor kepentingan, maka dari itu para pejabat memanfaatkan jabatannya dengan mengambil keuntungan itu dengan memberikannya kepada tim sukses atau kepada keluarganya. Ini juga dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan.

Sumber penyebab dari konflik kepentingan antara lain kekuasaan dan kewenangan penyelenggara negara yang diperoleh dari peraturan perundang-undang, perangkapan jabatan, hubungan finansial, gratifikasi, kelemahan system organisasi dan kepentingan pribadi.

Jadi rangkap jabatan lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Dikhawatirkan juga pejabat atau komisaris yang terkait dalam rangkap jabatan tersebut tidak dapat bekerja semaksimal mungkin karena terikat dengan jabatan lain. untuk itu untuk mencegah atau mengurangi konflik kepentingan dilakukan beberapa cara seperti kode etik, pelatihan, arahan serta conseling yang memberikan contoh untuk mengatasi situasi-situasi konflik kepentingan, melakukan arahan, pengawasan atau memberikan kesempatan kepada orang lain dengan melaksanakan seleksi rekanan atau penerimaan pada masyarakat yang lebih berkompeten.

Kiriman Citizen Journalism
Penulis : (P)

Posting Komentar

0 Komentar