Iklan Header

Main Ad

Beranikah Bupati Sinjai Membuat Pakta Integritas WBK Dan WBBM Di Pemda Sinjai?


katapedia.net, SINJAI - Pencanangan zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) resmi dilakukan oleh Pengadilan Kelas II Sinjai. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai Pengadilan Sinjai di Aula PN Sinjai, kamis (21-02-2019)

Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa. Dalam kesempatan ini, bupati sangat mengapresiasi komitmen yang dibangun oleh Pengadilan Negeri Sinjai melalui penandatanganan pakta Intergritas WBK dan WBBM.

Bahkan bupati juga menyampaikan niatnya untuk membuat hal serupa (penandatanganan pakta integritas WBK dN WBBM.red) dalam tubuh pemerintah daerah Sinjai. "Mudah-mudahan berjalan lancar dan saya kira ini juga perlu diterapkan tidak hanya di PN Sinjai tapi di instansi lingkup pemkab Sinjai,” harap bupati Sinjai.

Niat penerapan pakta integritas terkait Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam tubuh Pemda Kab. Sinjai ini memang sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat.

Bidang Hukum PKP juga menyambut baik pernyataan bupati Sinjai tersebut, menurutnya, keinginan untuk membuat pakta Integritas WBK dan WBBM sudah disampaikan terbuka oleh bupati langsung sebagai pucuk pimpinan dalam kabupaten, jadi tinggal membuat momen secepatnya.

"Nah itu bupati sudah angkat bicara, niatnya sudah ada, ini memang sangat perlu mengingat bahwa di tubuh Pemdalah selama ini lahan subur korupsi bisa tumbuh, jadi sisa ditagih oleh masyarakat biar tidak hanya tinggal jadi pepesan kosong" tegasnya.

Memang perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme masih membudaya sebagai praktek keseharian dalam menjalankan roda pemerintahan. Belum lagi tugas berat untuk bisa merubah paradigma para pemangku kebijakan dari bertingkah sebagai pejabat berubah menjadi pelayan masyarakat.

Dilanjutkan, "Kan sudah jadi rahasia umum kalau praktek KKN ini terus terjadi. Misalnya saja ketika pemerintah melakukan proyek fisik dan non-fisik, disana ini sarat kongkalikong, mark-up, sogok menyogok, minta Jatah Fee proyek, dan lain sebagainya. Berani tidak pemerintah atau pucuk pimpinan merubah ini semua?. Kita akan coba desak terus" tantangnya.

Posting Komentar

0 Komentar