Iklan Header

Main Ad

Ini konsekuensi hukum jika capres Prabowo mundur dari pilpres


Pernyataan kepala tim BPN Prabowo-Sandi, Djoko santoso bahwa Prabowo akan mundur apabila potensi kecurangan tidak bisa dihindari. Pernyataan ini lalu menuai kritikan dari berbagai pihak.

Seperti diketahui bahwa ada konsekuensi hukum yang mengatur apabila seorang Capres mundur dari pemilihan presiden. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 236 ayat (2) UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Pasal 236, secara tegas melarang pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai kontestan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilarang mundur di tengah jalan. Aturan larangan untuk mundur juga ditegaskan dalam Pasal 552 dan Pasal 553.

Pada Pasal 552 ayat (1) menegaskan capres atau cawapres yang sengaja mengundurkan diri sejak penetapan pasangan calon hingga pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, akan dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 50 miliar

Sementara Pasal 552 ayat (2) mengatur tentang pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan atau pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, akan dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 50 miliar.

Sedangkan Pasal 553 mengatur tentang calon presiden atau wakil presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, maka sanksi yang ditetapkan dalam pasal ini lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Apabila kita ingat, ancaman mundur seperti ini juga pernah dilakukan oleh Prabowo pada kontestasi pilpres yang lalu yaitu Pilpres 2014, Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa juga menyatakan mundur dari proses penyelenggaraan Pilpres 2014 saat dilaksanakannya rekapitulasi suara. 

Tanggapan TKN Jokowi - Ma'ruf amin

Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyatakan ┼║tidak keberatan apabila capres nomor urut 02 Prabowo Subianto ingin mundur dari kontestasi pilpres 2019.

Menurut Karding, Prabowo dan timnya memang sengaja untuk membangun narasi yang mendelegitimasi Pemilu 2019. Namun, kata dia, apabila Prabowo ingin mundur karena merasa ada kecurangan, Karding menegaskan TKN tidak akan mencegah.

Posting Komentar

0 Komentar